Pengertian Etika ( Etimologi ), berasal dari bahasa
Yunaniadalah "Ethos" yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan
( custom ). Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang
merupakan istilah dari bahasa latin yaitu "Mos" dan dalam bentuk
jamaknya "Mores" yang berati juga adat kebiasaan atau cara hidup
seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik ( kesusilaan ) dan
menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan Moral lebih kurang
sama pengertiannya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari terdapat
perbedaan, yaitu moral atau mopralitas untuk penilaanperbuatan yang
dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai
yang berlaku.
Dalam Kamus Umum Bahasa
Indonesia ( W.J.S Poewadarminto,2002 ) pengertian etika adalah ilmu
tentang pengetahuan tentang asas akhlak ( moral ). Sementara, menurut
kamus bahasa indonesia ( Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1988 )
pengertian etika dimaksud sebagai ilmu tentang apa yang baik dan buruk,
tentang hak dan kewajiban moral, nilai-nilai dan norma-norma moral yang
menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah
lakunya. Masih menurut Kamus besar bahasa indonesia, pengertian etika
merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau
kode etik dan pengertian etika lainnya dimengerti sebagai nilai
mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat.
Dalam dunia pergaulan pun ada etika yang harus di jalankan.
Pengertian etika pergaulan adalah aturan atau batasan bagi siapapun
dalam hubungan interaksi dengan sesama baik perorangan maupun kelompok.
Aturan atau batasan pergaulan ini bisa dibuat sendiri, tetapi ada juga
aturan yang sudah tercatat dalam hukum agama. Dalam islam, etika
pergaulan antar laki-laki dan perempuan sangat ketat. Apabila laki-laki
dan perempuan bukan muhrimnya tidak boleh berduaan ditempat gelap.
semuah hal tersebut dapat menimbulkan fitnah dan godaan setan.
Sabtu, 12 Mei 2012
Jumat, 11 Mei 2012
Privacy Teknologi Informasi
Privacy dalam teknologi
Informasi merupakan aspek keamanan yang utama dalam sebuah produk. Sebagai contoh,
dalam pengaksesan sebuah halaman web, otentikasi dan otorisasi diperlukan pada
halaman Web yang dibatasi untuk para pengguna tertentu. Otentikasi adalah
verifikasi apakah seseorang itu adalah orang yang berhak. Biasanya melibatkan
username dan
password, tapi dapat
menyertakan metode lain yang menunjukan identitas, seperti kartu pintar, sidik
jari, dll. Otorisasi adalah pencarian apakah orang yang sudah diidentifikasi
(diotentikasi), diijinkan untuk memanipulasi data yang ada dihalaman web
tersebut.
Pengaksesan data yang
diakses oleh orang yang tidak berwenang dapat mengakibatkan kerugian bagi
pemilik data itu sendiri. Pada sebuah akun Facebook, biasanya terdapat data
pribadi pemilik akun yang apabila diakses oleh pihak yang tidak berwenang dapat
berakibat buruk atau merugikan pribadi pemilik.
CYBERLAW
Mengingat kasus prita
mulyasari, seorang ibu rumah tangga yang mengeluhkan pelayanan sebuah rumah
sakit melalui email yang dikirimkan ke beberapa orang temannya mengakibatkan
dirinya sempat mendekam di lembaga pemasyarakatan wnita tangerang. mengapa hal
ini terjadi.
Bagi pihak rumah sakit
hal ini merupakan pencemaran nama baik. email merupakan salah satu sarana yang
terdapat dalam penggunaan internet. sehingga untuk membawa kasus ini ke jalur
hukum memerlukan landasan hukum. Cyberlaw merupakan seperangkat aturan
yang dibuat oleh suatu negara tertentu, dan peraturan yang dibuat itu hanya
berlaku kepada masyarakat negara tersebut. Jadi,setiap negara mempunyai
cyberlaw tersendiri.
Cyber Law
digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang
memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan
informasinya. Pada Cyber Law ini juga diatur berbagai macam hukuman bagi
kejahatan melalui internet.
Cyber Law
atau Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sendiri baru ada
di Indonesia dan telah disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008.
Senin, 09 April 2012
Senin, 02 April 2012
Pengalaman Kerja
PENGALAMAN KERJA
Pengalaman kerja yang saya lakukan tidak banyak, karena masih terbatasnya waktu dikarenakan saya kuliah oleh karena itu saya harus pintar-pintar memakai waktu. Pengalaman kerja yang pernah saya lakukan adalah menjual tas-tas yang saya jual secara online, karena dengan menjual tas secara online dapat mempermudah dalam melakukan proses penjualan dan juga tidak membuang banyak waktu.
Keunggulan lain dari menjual tas-tas secara online adalah dapat menjual secara luas tidak hanya di satu tempat saja dan lebih irit dibandingkan menjual secara biasa. Cara memberitahu barang ke pada pembeli pun mudah dengan mengirim gambar barang-barang yg di jual dengan menggunakan media elektronik seperti Blackberry. Dan cara pengiriman barangnya ke pembeli pun mudah dengan menggunakan jasa pengiriman.
Sekian dari cerita pengalaman kerja hidup saya semoga dapat memberi manfaat dan motivasi
Pengalaman kerja yang saya lakukan tidak banyak, karena masih terbatasnya waktu dikarenakan saya kuliah oleh karena itu saya harus pintar-pintar memakai waktu. Pengalaman kerja yang pernah saya lakukan adalah menjual tas-tas yang saya jual secara online, karena dengan menjual tas secara online dapat mempermudah dalam melakukan proses penjualan dan juga tidak membuang banyak waktu.
Keunggulan lain dari menjual tas-tas secara online adalah dapat menjual secara luas tidak hanya di satu tempat saja dan lebih irit dibandingkan menjual secara biasa. Cara memberitahu barang ke pada pembeli pun mudah dengan mengirim gambar barang-barang yg di jual dengan menggunakan media elektronik seperti Blackberry. Dan cara pengiriman barangnya ke pembeli pun mudah dengan menggunakan jasa pengiriman.
Sekian dari cerita pengalaman kerja hidup saya semoga dapat memberi manfaat dan motivasi
Kamis, 20 Oktober 2011
E-Government
Abstraksi
Teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi,dan penyebaran informasi secara cepat,tepat dan akurat.Penggunaan Teknologi Informasi memudahkan pertukaran data dan informasi dari sebuah tempat,ke tempat lain.Dari sebuah Instansi ke Instansi lain serta dari perusahaan ke perusahaan lain secara menguntungkan.e-government adalah penggunaan teknologi Informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dengan Pihak lain yang terkait.Bentuk dari e-government sendiri terdiri dari beberapa jenis yaitu G2C (Government to citiizen), G2B (Government to Business Enterprises).G2G (inter-agency relationship).Salah satu Pendorong Penerapan e-government adalah meningkatkan efisiensi,efektifitas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintah. e-Government, berdasarkan definisi The World Bank (www.worldbank.org) adalah penggunaan teknologi informasi oleh kantor pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, bisnis dan untuk menfasilitasi kerjasama antar institusi pemerintah. Dalam prakteknya, e-Government adalah penggunaan Internet untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan menyediakan layanan publik yang lebih baik sebaik bentuk pendekatan berorientasi pada layanan publik.
Berdasarkan definisi di atas, ada paling sedikit tiga bagian penting dalam aplikasi e-Government. Pertama, e-Government menyediakan layanan dan menfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (G2C - Government to Citizen), yang kedua antara pemerintah dengan sektor bisnis (G2B - Government to Business) dan yang ketiga inter-pemerintah dan antar institusi pemerintah (G2G – Government to Government). Perlu kita fahami bersama bahwa pada e-Goverment terkandung pengertian budaya pemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal di semua bidang penyelenggaraan pemerintahan baik di wilayah kekuasaan legislatif, yudikatif maupun terutama eksekutif. Dalam praktek, mekipun pengertian e-Government lebih dari sekedar pemasangan website, keberadaan webiste dapat dipandang sebagai gerbang menuju penggunaan semua fasilitas e-Goverment baik oleh masyarakat di wilayah politik yang bersangkutan, aparat pemerintahnya maupun oleh masyarakat umum yang lebih luas (investor, turis, dan sebagainya).
Pendahuluan
Perlu kita fahami bersama bahwa pada e-Goverment terkandung pengertian budaya pemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal di semua bidang penyelenggaraan pemerintahan baik di wilayah kekuasaan legislatif, yudikatif maupun terutama eksekutif. Dalam praktek, mekipun pengertian e-Government lebih dari sekedar pemasangan website, keberadaan webiste dapat dipandang sebagai gerbang menuju penggunaan semua fasilitas e-Goverment baik oleh masyarakat di wilayah politik yang bersangkutan, aparat pemerintahnya maupun oleh masyarakat umum yang lebih luas (investor, turis, dan sebagainya).
Tidak berbeda dengan sistem-sistem informasi pada umumnya, elemen-elemen e-Goverment dapat diklasifikasikan dalam bagian-bagian yang melayani 3 kelompok pengguna/operator: masyarakat, operator dan pengambil keputusan. Bagian pelayanan masyarakat memberikan kemudahan proses untuk:
1. mendapatkan informasi potensi wilayah, kependudukan dan pengembangan/pemanfaatan potensi-potensi tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. mendapatkan kartu identitas diri (kependudukan),
3. pengurusan berbagai perijinan, serta
4. penghitungan dan pembayaran pajak dan retribusi.
Kegiatan operator utama adalah memasukkan data ke dalam sistem dan menerbitkan segala macam laporan yang diperlukan termasuk berbagai surat yang diperlukan tiap penduduk seperti KTP, kartu keluarga, dan kutipan akse kelahiran. Kualitas sistem bergantung pada kualitas kerja pemasukan data karena sistem akan dapat bekerja dengan baik apabila di dalamnya terkandung data primer yang lengkap dan akurat.
Bagi pengambil keputusan, sistem harus bisa menyajikan data dalam berbagai bentuk yang diperlukan untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
Sebagai contoh, perlu tidaknya pangadaan sekolah baru hanya dapat diputuskan dengan benar apabila tersajikan dengan akurat jumlah penduduk usia sekolah dan jumlah serta jenjang sekolah yang ada.
Karena fungsi utamanya adalah memberikan kemudahan dan kesederhanaan prosedur, maka penerapan konsep e-Government memerlukan perubahan struktur organisasi pemerintahan itu sendiri.
Latar Belakang
Sudah waktunya kita mulai melihat perlunya penyempurnaan secara terus-menerus perbaikan manajemen dan administrasi yang lebih berpihak kepada bentuk layanan yang cepat, tepat dan tanpa kesalahan. Perkembangan teknologi saat ini dan kebutuhan secara global menuntut kita untuk melakukan perbaikan yang lebih baik dalam hal kecepatan layanan dari hitungan bulan menjadi beberapa minggu bahkan dalam beberapa detik atau on line.
Hingga saat ini bentuk layanan publik mulai mengalami pengembangan di beberapa instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta, masingmasing berupaya memberikan layanan yang lebih baik sehingga secara nyata menunjukan bahwa layanan yang prima memberikan benefit atau keuntungan yang jauh lebih baik. Kondisi ini memberikan detterent effect dan menular kepada beberapa government institution, NGO dan private intitusional.
Manfaat dan Tujuan
Manfaat e-Government
Tanpa mengecilkan arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, setidak-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-Government, yaitu masing-masing adalah:
• Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); dimana
• Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan
• Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan.
Secara jelas dua negara besar yang terdepan dalam mengimplementasikan konsep e-Government, yaitu Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair, telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-Goverment bagi suatu negara, antara lain:
• Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
• Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
• Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
• Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
• Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
• Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
Dengan kata lain, negara-negara maju memandang bahwa implementasi e-Governmentyang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu, implementasinya di suatu negara selain tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara serius, dibawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik, yang pada akhirnya akan memberikan/ mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional.
1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para shareholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas kinerja diberbagai kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang di keluarkan pemerintah maupun shareholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
Tujuan Pengembangan e-Government adalah pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional, pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara dan pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.
Permasalahan
Tahapan perkembangan implementasi e-Goverment di Indonesia dibagi menjadi 4 tahap yaitu: Web presence (publish website daerah di internet), Interaction (website daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan pemerintah daerah), Transaction (website daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah), dan Transformation (dimana website daerah sudah bertransformasi menjadi portal yang memiliki pelayanan G2G, G2B, G2C yang terintegrasi).
Secara umum, implementasi e-Goverment di Indonesia saat ini dapat dikatakan berada pada tahap Interaction, pada tahap ini mulai terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat yang berkepentingan dengan menggunakan teknologi semacam intranet dan fasilitas multimedia.
Beberapa tolok ukur yang digunakan untuk dapat menilai website pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
1. Identitas Lembaga
Berkaitan dengan kemampuan website menunjukkan profil, potensi, dan keunggulan lembaga atau daerah.
2. Desain Website
Menyangkut hal–hal yang berkaitan dengan tampilan website dan sistem menu yang dipergunakan. Terdapat dua sub kriteria, yaitu : Navigasi dan Estetika.
3. Isi Website
Isi website terdiri dari Content serta Produk atau Jasa yang ditawarkan oleh pemerintah daerah.
4. Fasilitas Website
Yaitu searching, security, custumer service and support, contact information, dan investor information.
5. Fitur Website
Berkaitan dengan kemampuan website untuk diatur tampilannya dan memiliki kegunaan sesuai dengan kebutuhan spesifik individu tertentu.
6. Uji Respons
Merupakan respon langsung dari pengunjung website daerah tersebut. Pengunjung akan melakukan penilaian terhadap website mengenai tampilan, isi website tersebut, kemudahan dan kecepatan mengakses, keamanan, dan sebagainya.
Salah satu kendala dalam pengembangan e-Goverment di Indonesia adalah keterbatasan SDM akan Informatics and Communications Technology (ICT) sehingga perlu dicarikan solusinya antara lain melalui jasa outsourcing di bidang ICT kepada pihak swasta.
Rekomendasi bagi Pemerintah
Satu hal yang perlu diingat yaitu pembangunan sistem e-Goverment harus continue dan tidak boleh terhenti di satu titik.
Indonesia dapat mengambil contoh dari negara lain yang telah menerapkan e-Goverment. Pemerintah Malaysia sangat serius menggarap penerapan e-Goverment lewat strategi Multimedia Super Corridor (MSC), impelementasi e-Goverment dijabarkan dalam berbagai program seperti e-Service, e-Procurement, e-Syariah Court, General Office environment.
Ruang Lingkup
Aspek Ruang Lingkup, berhubungan dengan batasan orang-orang atau lembaga yang terlibat di dalam proyek. Ada dua jenis ruang lingkup di sini, yaitu Departemental jika ruang lingkup proyek hanya sebatas satu buah departemen atau institusi saja, atau Government-Wide yang pada dasarnya merupakan proyek yang melibatkan lebih dari satu departemen atau institusi pemerintahan, atau yang kerap diistilahkan sebagai lintas sektoral.
Setelah keseluruhan aplikasi dipetakan, barulah dilakukan langkah berikutnya yaitu menentukan skala prioritas proyek. Secara prinsip, berikut adalah urut-urutan dari proyek yang perlu didahulukan dan yang dapat ditunda, berdasarkan kuadran yang ada:
• Prioritas Pertama : External & Government-Wide
• Prioritas Kedua : External & Departemental
• Prioritas Ketiga : Internal & Government-Wide
• Prioritas Keempat : Internal & Departemental
External & Government-Wide
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, aplikasi e-Government harus dimulai dari kebutuhan masyarakat yang ada (customer focused) sehingga mengutamakan sejumlah aplikasi yang stakeholder utamanya adalah masyarakat merupakan pilihan yang tepat. Artinya, jika proyek e-Government ini selesai, masyarakat langsung dapat melihat hasil dan manfaatnya (high visibility) secara langsung. Dipandang dari sisi ruang lingkup, prioritas aplikasi yang harus dikembangkan sangat baik jika yang melibatkan beberapa departemen sekaligus (lintas sektoral) karena proses-proses atau prosedur yang melibatkan beberapa institusi inilah yang kerap menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat sebagai pelanggan. Jika implementasinya berhasil, maka dampak manfaat yang terjadi akan sangat besar (high impact) sehingga secara signifikan dapat dirasakan oleh masyarakat. Contoh aplikasi e-Government pada kuadran ini misalnya: mengurus kehilangan pasport dan menggantinya dengan yang baru, mendirikan partai politikbaru, mendirikan perusahaan dan/atau yayasan baru, mengikuti proses tender pengadaan barang kebutuhan pemerintah, dan lain sebagainya.
External & Departemental
Prioritas kedua diberikan kepada aplikasi e-Government yang ditujukan kepada masyarakat sebagai pelanggan eksternal dan melingkupi wilayah satu departemen atau satu institusi saja. Walaupun dampak yang terjadi tidak sebesar jika dilakukan dengan ruang lingkup lintas sektoral, namun sekali lagi masyarakat dapat melihat manfaatnya secara langsung. Contoh dari aplikasi e-Government dalam kategori ini adalah: membayar pajak pribadi dan perusahaan ke kantor pajak, mengajukan permohonan kredit ke bank pemerintah, mengurus surat-surat perkawinan ke kantor catatan sipil, dan lain sebagainya.
Internal & Government-Wide
Tipe aplikasi selanjutnya di dalam skala prioritas adalah yang memiliki pelanggan dari kalangan pemerintah sendiri, namun sifatnya lintas sektoral. Manfaat yang diperoleh dari implementasi jenis aplikasi ini adalah meningkatnya kinerja komunikasi antar departemen atau lembaga-lembaga terkait sehingga yang terlibat akan dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam proses-proses semacam konsolidasi, kontrol internal dan inter-departemen, penyusunan kebijakan bersama, dan lain-lain. Walaupun keberhasilan implementasi aplikasi ini tidak secara langsung dapat terlihat oleh masyarakat, namun manfaat yang dapat dirasakan oleh kalangan pemerintahan cukup besar. Yang termasuk di dalam aplikasi ini adalah: konsolidasi laporan antar departemen dalam satu kementrian koordinator, tukar menukar data/informasi antar departemen, sistem penjenjangan karir dan mutasi pegawai negeri, dan lain-lain.
Internal & Departemental
Prioritas terendah ditujukan ke proyek-proyek yang sifatnya hanya dilakukan dan bermanfaat bagi sebuah departemen atau lembaga pemerintah saja. Hal ini disebabkan karena selain tidak terlihat secara langsung oleh masyarakat, manfaatnya pun hanya terbatas pada mereka yang berada pada departemen terkait. Manfaat terbesar yang biasa dilakukan adalah meningkatnya kinerja efisiensi aktivitas sehari-hari. Termasuk dalam aplikasi di kuadran ini adalah: proses otomatisasi sistem administrasi back-office, pembangunan jaringan komputer internal, pengembangan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi, dan lain-lain.
Metodologi
Metodologi Pengembangan e-Government Pengembangan e-Government mengandung empat unsur utama yaitu visi, kendali, eksekusi dan dukungan. Keempat unsur saling terkait erat antara satu dengan lainnya, sehingga menghasilkan satu kegiatan pengembangan yang utuh,
Pembahasan
Definisi E-Government
Berbeda dengan definisi e-Commercemaupun e-Business yang cenderung universal, e-Governmentsering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal ini disebabkan karena berbagai hal:
• Walaupun sebagai sebuah konsep e-Governmentmemiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda, maka definisi dari ruang lingkup e-Government-pun menjadi beraneka ragam.
• Spektrum implementasi aplikasi e-Governmentsangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi.
• Pengertian dan penerapan e-Governmentdi sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara yang bersangkutan; dan
• Visi, misi, dan strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa.
Masalah definisi ini merupakan hal yang penting, karena akan menjadi bahasa seragam bagi para konseptor maupun praktisi yang berkepentingan dalam menyusun dan mengimplementasikan e-Governmentdi suatu negara. Terkadang definisi yang terlampau sempit akan mengurangi atau bahkan meniadakan berbagai peluang yang ditawarkan oleh e-Government, sementara definisi yang terlampau luas dan mengambang akan menghilangkan nilai (value) manfaat yang ditawarkan oleh e-Government.
Electronic Goverment atau e-goverment seringkali disamakan dengan publikasi website oleh pemerintah. Tidak sedikit pemerintah daerah kini mulai menghadirkan diri secara online dengan harapan bisa berpartisipasi dalam ekonomi global atau sekedar menunjukkan diri bahwa informasi tentang daerah bisa diakses dari seluruh dunia.
Definisi yang terlampau sempit akan mengurangi atau bahkan meniadakan berbagai peluang yang ditawarkan oleh e-Goverment, sementara definisi yang terlampau luas dan mengambang akan menghilangkan nilai (value) manfaat yang ditawarkan oleh e-Goverment.
Pendefinisian e-Goverment secara lengkap dan mendetil supaya manfaat e-Goverment benar-benar dapat dinikmati oleh semua pihak yaitu bahwa penggunaan Information and Communications Technology (ICT) merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan, memudahkan pelayanan pemerintahan, memberikan akses publik untuk mengetahui informasi, dan membuat pemerintah lebih berguna bagi masyarakat.
Stakeholders adalah berbagai pihak yang merasa memiliki kepentingan (langsung maupun tidak langsung) terhadap peneyelenggaraan e-Goverment. Pihak-pihak yang dianggap sebagai stakeholder utama disini adalah:
• Pemerintah, adalah pemerintah sendiri, baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah.
• Perguruan Tinggi, merupakan pusat dari tenaga ahli dan ilmu pengetahuan diberbagai bidang dalam sebuah negara.
• Industri Swasta, Pembentukan e-Goverment sangat membutuhkan keberadaan dan keterlibatan pihak ini karena selain mereka merupakan entiti yang paling mengetahui mengenai berbagai produk teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan oleh e-Goverment, seringkali juga dapat mengalirkan investasi untuk membiayai proyek e-Goverment.
Lembaga Non-Komersial, Berbagai lembaga non-komersial semacam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan, perhimpunan, asosiasi, dan institusi non-profit lainnya yang akan berfungsi sebagai pemantau dan evaluator dari implementasi e-Goverment.
Pengembangan e-Goverment diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu :
1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat, tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.
Kesimpulan dan Saran
-Kesimpulan
Keseluruhan tujuan karya ini adalah untuk memberikan kontribusi untuk pemahaman tentang bagaimana administrasi publik di tingkat lokal kewenangan untuk menyesuaikan mendatang e-Government dengan mempertimbangkan wacana yang manifested dan bagaimana mereka digunakan untuk memahami dan legitimise elektronik administrasi. Dalam konteks analisis wacana kritis yang tdk pesanan yang elektronik pelaksanaan administrasi di tingkat pemerintah daerah telah diidentifikasi.
Hasilnya menunjukkan bahwa dengan bantuan dari berbagai tdk praktek, elektronik administrasi sedang diperkenalkan ke dalam pemerintah daerah yang baru sebagai administrasi teknik dan halus. Elektronik administrasi dijelaskan dengan bantuan tdk praktek seperti 'efektivitas biaya', 'pelanggan orientasi', dan 'rationalisation'. Inilah sebenarnya hal yang berkaitan dgn baik sekali dengan luas' marketisation 'masyarakat sipil.
Berdasarkan teks yang belajar di sini, elektronik administrasi nampaknya memperkuat atau memperbaiki neo-liberal praktek pemerintahan menantang daripada mereka. Pasti ada kemungkinan untuk melihat reservasi pemerintah tentang otonomi daerah sebagai langkah lain dalam arah ini. Namun saya memilih untuk melihatnya sebagai wacana perlawanan - perlawanan terhadap apa yang dirasakan akan dikontrol operasional TI-ubah. Pemahaman tentang administrasi elektronik ditunjukkan dalam teks dianalisis di sini adalah di jantung suatu hal pelayanan publik dan pembangunan instrumental operasional. Dengan kata lain, praktik ini tdk dapat dilihat dalam terang yang lebih umum marketisation masyarakat sipil. NPM adalah salah satu unsur dalam marketisation, dan pengenalan elektronik administrasi konsisten dengan ambisi-ambisi. Satu-satunya nyata perlawanan, atau melompat-lompat, ditemukan dalam kekhawatiran bahwa teknologi akan kontrol politik pembangunan, dan bukan sebaliknya. Teks elektronik pada administrasi sering kekurangan badan, dan dengan seseorang yang dapat dilaksanakan ke rekening.
-Saran
Keberadaan E-government di Indonesia sudah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Hanya perlu pengembangan - pengembangan lagi untuk lebih menyempurnakannya dan perbanyak sumber daya manusia yang berpotensial dalam menunjang pelaksanaan E-government itu sendiri, serta sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat mengenai keberadaan E-government dan penjelasan mengenai E-government itu sendiri.
Referensi
http://makmunmap.blogspot.com/
http://blog.unila.ac.id/
http://www.blogster.com/
http://ndie007.multiply.com/
http://www.cirebonkota.go.id/
http://www.unisosdem.org/
Teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi,dan penyebaran informasi secara cepat,tepat dan akurat.Penggunaan Teknologi Informasi memudahkan pertukaran data dan informasi dari sebuah tempat,ke tempat lain.Dari sebuah Instansi ke Instansi lain serta dari perusahaan ke perusahaan lain secara menguntungkan.e-government adalah penggunaan teknologi Informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dengan Pihak lain yang terkait.Bentuk dari e-government sendiri terdiri dari beberapa jenis yaitu G2C (Government to citiizen), G2B (Government to Business Enterprises).G2G (inter-agency relationship).Salah satu Pendorong Penerapan e-government adalah meningkatkan efisiensi,efektifitas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintah. e-Government, berdasarkan definisi The World Bank (www.worldbank.org) adalah penggunaan teknologi informasi oleh kantor pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, bisnis dan untuk menfasilitasi kerjasama antar institusi pemerintah. Dalam prakteknya, e-Government adalah penggunaan Internet untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan menyediakan layanan publik yang lebih baik sebaik bentuk pendekatan berorientasi pada layanan publik.
Berdasarkan definisi di atas, ada paling sedikit tiga bagian penting dalam aplikasi e-Government. Pertama, e-Government menyediakan layanan dan menfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (G2C - Government to Citizen), yang kedua antara pemerintah dengan sektor bisnis (G2B - Government to Business) dan yang ketiga inter-pemerintah dan antar institusi pemerintah (G2G – Government to Government). Perlu kita fahami bersama bahwa pada e-Goverment terkandung pengertian budaya pemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal di semua bidang penyelenggaraan pemerintahan baik di wilayah kekuasaan legislatif, yudikatif maupun terutama eksekutif. Dalam praktek, mekipun pengertian e-Government lebih dari sekedar pemasangan website, keberadaan webiste dapat dipandang sebagai gerbang menuju penggunaan semua fasilitas e-Goverment baik oleh masyarakat di wilayah politik yang bersangkutan, aparat pemerintahnya maupun oleh masyarakat umum yang lebih luas (investor, turis, dan sebagainya).
Pendahuluan
Perlu kita fahami bersama bahwa pada e-Goverment terkandung pengertian budaya pemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal di semua bidang penyelenggaraan pemerintahan baik di wilayah kekuasaan legislatif, yudikatif maupun terutama eksekutif. Dalam praktek, mekipun pengertian e-Government lebih dari sekedar pemasangan website, keberadaan webiste dapat dipandang sebagai gerbang menuju penggunaan semua fasilitas e-Goverment baik oleh masyarakat di wilayah politik yang bersangkutan, aparat pemerintahnya maupun oleh masyarakat umum yang lebih luas (investor, turis, dan sebagainya).
Tidak berbeda dengan sistem-sistem informasi pada umumnya, elemen-elemen e-Goverment dapat diklasifikasikan dalam bagian-bagian yang melayani 3 kelompok pengguna/operator: masyarakat, operator dan pengambil keputusan. Bagian pelayanan masyarakat memberikan kemudahan proses untuk:
1. mendapatkan informasi potensi wilayah, kependudukan dan pengembangan/pemanfaatan potensi-potensi tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. mendapatkan kartu identitas diri (kependudukan),
3. pengurusan berbagai perijinan, serta
4. penghitungan dan pembayaran pajak dan retribusi.
Kegiatan operator utama adalah memasukkan data ke dalam sistem dan menerbitkan segala macam laporan yang diperlukan termasuk berbagai surat yang diperlukan tiap penduduk seperti KTP, kartu keluarga, dan kutipan akse kelahiran. Kualitas sistem bergantung pada kualitas kerja pemasukan data karena sistem akan dapat bekerja dengan baik apabila di dalamnya terkandung data primer yang lengkap dan akurat.
Bagi pengambil keputusan, sistem harus bisa menyajikan data dalam berbagai bentuk yang diperlukan untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
Sebagai contoh, perlu tidaknya pangadaan sekolah baru hanya dapat diputuskan dengan benar apabila tersajikan dengan akurat jumlah penduduk usia sekolah dan jumlah serta jenjang sekolah yang ada.
Karena fungsi utamanya adalah memberikan kemudahan dan kesederhanaan prosedur, maka penerapan konsep e-Government memerlukan perubahan struktur organisasi pemerintahan itu sendiri.
Latar Belakang
Sudah waktunya kita mulai melihat perlunya penyempurnaan secara terus-menerus perbaikan manajemen dan administrasi yang lebih berpihak kepada bentuk layanan yang cepat, tepat dan tanpa kesalahan. Perkembangan teknologi saat ini dan kebutuhan secara global menuntut kita untuk melakukan perbaikan yang lebih baik dalam hal kecepatan layanan dari hitungan bulan menjadi beberapa minggu bahkan dalam beberapa detik atau on line.
Hingga saat ini bentuk layanan publik mulai mengalami pengembangan di beberapa instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta, masingmasing berupaya memberikan layanan yang lebih baik sehingga secara nyata menunjukan bahwa layanan yang prima memberikan benefit atau keuntungan yang jauh lebih baik. Kondisi ini memberikan detterent effect dan menular kepada beberapa government institution, NGO dan private intitusional.
Manfaat dan Tujuan
Manfaat e-Government
Tanpa mengecilkan arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, setidak-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-Government, yaitu masing-masing adalah:
• Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); dimana
• Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan
• Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan.
Secara jelas dua negara besar yang terdepan dalam mengimplementasikan konsep e-Government, yaitu Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair, telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-Goverment bagi suatu negara, antara lain:
• Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
• Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
• Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
• Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
• Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
• Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
Dengan kata lain, negara-negara maju memandang bahwa implementasi e-Governmentyang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu, implementasinya di suatu negara selain tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara serius, dibawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik, yang pada akhirnya akan memberikan/ mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional.
1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para shareholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas kinerja diberbagai kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang di keluarkan pemerintah maupun shareholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
Tujuan Pengembangan e-Government adalah pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional, pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara dan pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.
Permasalahan
Tahapan perkembangan implementasi e-Goverment di Indonesia dibagi menjadi 4 tahap yaitu: Web presence (publish website daerah di internet), Interaction (website daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan pemerintah daerah), Transaction (website daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah), dan Transformation (dimana website daerah sudah bertransformasi menjadi portal yang memiliki pelayanan G2G, G2B, G2C yang terintegrasi).
Secara umum, implementasi e-Goverment di Indonesia saat ini dapat dikatakan berada pada tahap Interaction, pada tahap ini mulai terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat yang berkepentingan dengan menggunakan teknologi semacam intranet dan fasilitas multimedia.
Beberapa tolok ukur yang digunakan untuk dapat menilai website pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
1. Identitas Lembaga
Berkaitan dengan kemampuan website menunjukkan profil, potensi, dan keunggulan lembaga atau daerah.
2. Desain Website
Menyangkut hal–hal yang berkaitan dengan tampilan website dan sistem menu yang dipergunakan. Terdapat dua sub kriteria, yaitu : Navigasi dan Estetika.
3. Isi Website
Isi website terdiri dari Content serta Produk atau Jasa yang ditawarkan oleh pemerintah daerah.
4. Fasilitas Website
Yaitu searching, security, custumer service and support, contact information, dan investor information.
5. Fitur Website
Berkaitan dengan kemampuan website untuk diatur tampilannya dan memiliki kegunaan sesuai dengan kebutuhan spesifik individu tertentu.
6. Uji Respons
Merupakan respon langsung dari pengunjung website daerah tersebut. Pengunjung akan melakukan penilaian terhadap website mengenai tampilan, isi website tersebut, kemudahan dan kecepatan mengakses, keamanan, dan sebagainya.
Salah satu kendala dalam pengembangan e-Goverment di Indonesia adalah keterbatasan SDM akan Informatics and Communications Technology (ICT) sehingga perlu dicarikan solusinya antara lain melalui jasa outsourcing di bidang ICT kepada pihak swasta.
Rekomendasi bagi Pemerintah
Satu hal yang perlu diingat yaitu pembangunan sistem e-Goverment harus continue dan tidak boleh terhenti di satu titik.
Indonesia dapat mengambil contoh dari negara lain yang telah menerapkan e-Goverment. Pemerintah Malaysia sangat serius menggarap penerapan e-Goverment lewat strategi Multimedia Super Corridor (MSC), impelementasi e-Goverment dijabarkan dalam berbagai program seperti e-Service, e-Procurement, e-Syariah Court, General Office environment.
Ruang Lingkup
Aspek Ruang Lingkup, berhubungan dengan batasan orang-orang atau lembaga yang terlibat di dalam proyek. Ada dua jenis ruang lingkup di sini, yaitu Departemental jika ruang lingkup proyek hanya sebatas satu buah departemen atau institusi saja, atau Government-Wide yang pada dasarnya merupakan proyek yang melibatkan lebih dari satu departemen atau institusi pemerintahan, atau yang kerap diistilahkan sebagai lintas sektoral.
Setelah keseluruhan aplikasi dipetakan, barulah dilakukan langkah berikutnya yaitu menentukan skala prioritas proyek. Secara prinsip, berikut adalah urut-urutan dari proyek yang perlu didahulukan dan yang dapat ditunda, berdasarkan kuadran yang ada:
• Prioritas Pertama : External & Government-Wide
• Prioritas Kedua : External & Departemental
• Prioritas Ketiga : Internal & Government-Wide
• Prioritas Keempat : Internal & Departemental
External & Government-Wide
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, aplikasi e-Government harus dimulai dari kebutuhan masyarakat yang ada (customer focused) sehingga mengutamakan sejumlah aplikasi yang stakeholder utamanya adalah masyarakat merupakan pilihan yang tepat. Artinya, jika proyek e-Government ini selesai, masyarakat langsung dapat melihat hasil dan manfaatnya (high visibility) secara langsung. Dipandang dari sisi ruang lingkup, prioritas aplikasi yang harus dikembangkan sangat baik jika yang melibatkan beberapa departemen sekaligus (lintas sektoral) karena proses-proses atau prosedur yang melibatkan beberapa institusi inilah yang kerap menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat sebagai pelanggan. Jika implementasinya berhasil, maka dampak manfaat yang terjadi akan sangat besar (high impact) sehingga secara signifikan dapat dirasakan oleh masyarakat. Contoh aplikasi e-Government pada kuadran ini misalnya: mengurus kehilangan pasport dan menggantinya dengan yang baru, mendirikan partai politikbaru, mendirikan perusahaan dan/atau yayasan baru, mengikuti proses tender pengadaan barang kebutuhan pemerintah, dan lain sebagainya.
External & Departemental
Prioritas kedua diberikan kepada aplikasi e-Government yang ditujukan kepada masyarakat sebagai pelanggan eksternal dan melingkupi wilayah satu departemen atau satu institusi saja. Walaupun dampak yang terjadi tidak sebesar jika dilakukan dengan ruang lingkup lintas sektoral, namun sekali lagi masyarakat dapat melihat manfaatnya secara langsung. Contoh dari aplikasi e-Government dalam kategori ini adalah: membayar pajak pribadi dan perusahaan ke kantor pajak, mengajukan permohonan kredit ke bank pemerintah, mengurus surat-surat perkawinan ke kantor catatan sipil, dan lain sebagainya.
Internal & Government-Wide
Tipe aplikasi selanjutnya di dalam skala prioritas adalah yang memiliki pelanggan dari kalangan pemerintah sendiri, namun sifatnya lintas sektoral. Manfaat yang diperoleh dari implementasi jenis aplikasi ini adalah meningkatnya kinerja komunikasi antar departemen atau lembaga-lembaga terkait sehingga yang terlibat akan dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam proses-proses semacam konsolidasi, kontrol internal dan inter-departemen, penyusunan kebijakan bersama, dan lain-lain. Walaupun keberhasilan implementasi aplikasi ini tidak secara langsung dapat terlihat oleh masyarakat, namun manfaat yang dapat dirasakan oleh kalangan pemerintahan cukup besar. Yang termasuk di dalam aplikasi ini adalah: konsolidasi laporan antar departemen dalam satu kementrian koordinator, tukar menukar data/informasi antar departemen, sistem penjenjangan karir dan mutasi pegawai negeri, dan lain-lain.
Internal & Departemental
Prioritas terendah ditujukan ke proyek-proyek yang sifatnya hanya dilakukan dan bermanfaat bagi sebuah departemen atau lembaga pemerintah saja. Hal ini disebabkan karena selain tidak terlihat secara langsung oleh masyarakat, manfaatnya pun hanya terbatas pada mereka yang berada pada departemen terkait. Manfaat terbesar yang biasa dilakukan adalah meningkatnya kinerja efisiensi aktivitas sehari-hari. Termasuk dalam aplikasi di kuadran ini adalah: proses otomatisasi sistem administrasi back-office, pembangunan jaringan komputer internal, pengembangan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi, dan lain-lain.
Metodologi
Metodologi Pengembangan e-Government Pengembangan e-Government mengandung empat unsur utama yaitu visi, kendali, eksekusi dan dukungan. Keempat unsur saling terkait erat antara satu dengan lainnya, sehingga menghasilkan satu kegiatan pengembangan yang utuh,
Pembahasan
Definisi E-Government
Berbeda dengan definisi e-Commercemaupun e-Business yang cenderung universal, e-Governmentsering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal ini disebabkan karena berbagai hal:
• Walaupun sebagai sebuah konsep e-Governmentmemiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda, maka definisi dari ruang lingkup e-Government-pun menjadi beraneka ragam.
• Spektrum implementasi aplikasi e-Governmentsangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi.
• Pengertian dan penerapan e-Governmentdi sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara yang bersangkutan; dan
• Visi, misi, dan strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa.
Masalah definisi ini merupakan hal yang penting, karena akan menjadi bahasa seragam bagi para konseptor maupun praktisi yang berkepentingan dalam menyusun dan mengimplementasikan e-Governmentdi suatu negara. Terkadang definisi yang terlampau sempit akan mengurangi atau bahkan meniadakan berbagai peluang yang ditawarkan oleh e-Government, sementara definisi yang terlampau luas dan mengambang akan menghilangkan nilai (value) manfaat yang ditawarkan oleh e-Government.
Electronic Goverment atau e-goverment seringkali disamakan dengan publikasi website oleh pemerintah. Tidak sedikit pemerintah daerah kini mulai menghadirkan diri secara online dengan harapan bisa berpartisipasi dalam ekonomi global atau sekedar menunjukkan diri bahwa informasi tentang daerah bisa diakses dari seluruh dunia.
Definisi yang terlampau sempit akan mengurangi atau bahkan meniadakan berbagai peluang yang ditawarkan oleh e-Goverment, sementara definisi yang terlampau luas dan mengambang akan menghilangkan nilai (value) manfaat yang ditawarkan oleh e-Goverment.
Pendefinisian e-Goverment secara lengkap dan mendetil supaya manfaat e-Goverment benar-benar dapat dinikmati oleh semua pihak yaitu bahwa penggunaan Information and Communications Technology (ICT) merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan, memudahkan pelayanan pemerintahan, memberikan akses publik untuk mengetahui informasi, dan membuat pemerintah lebih berguna bagi masyarakat.
Stakeholders adalah berbagai pihak yang merasa memiliki kepentingan (langsung maupun tidak langsung) terhadap peneyelenggaraan e-Goverment. Pihak-pihak yang dianggap sebagai stakeholder utama disini adalah:
• Pemerintah, adalah pemerintah sendiri, baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah.
• Perguruan Tinggi, merupakan pusat dari tenaga ahli dan ilmu pengetahuan diberbagai bidang dalam sebuah negara.
• Industri Swasta, Pembentukan e-Goverment sangat membutuhkan keberadaan dan keterlibatan pihak ini karena selain mereka merupakan entiti yang paling mengetahui mengenai berbagai produk teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan oleh e-Goverment, seringkali juga dapat mengalirkan investasi untuk membiayai proyek e-Goverment.
Lembaga Non-Komersial, Berbagai lembaga non-komersial semacam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan, perhimpunan, asosiasi, dan institusi non-profit lainnya yang akan berfungsi sebagai pemantau dan evaluator dari implementasi e-Goverment.
Pengembangan e-Goverment diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu :
1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat, tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.
Kesimpulan dan Saran
-Kesimpulan
Keseluruhan tujuan karya ini adalah untuk memberikan kontribusi untuk pemahaman tentang bagaimana administrasi publik di tingkat lokal kewenangan untuk menyesuaikan mendatang e-Government dengan mempertimbangkan wacana yang manifested dan bagaimana mereka digunakan untuk memahami dan legitimise elektronik administrasi. Dalam konteks analisis wacana kritis yang tdk pesanan yang elektronik pelaksanaan administrasi di tingkat pemerintah daerah telah diidentifikasi.
Hasilnya menunjukkan bahwa dengan bantuan dari berbagai tdk praktek, elektronik administrasi sedang diperkenalkan ke dalam pemerintah daerah yang baru sebagai administrasi teknik dan halus. Elektronik administrasi dijelaskan dengan bantuan tdk praktek seperti 'efektivitas biaya', 'pelanggan orientasi', dan 'rationalisation'. Inilah sebenarnya hal yang berkaitan dgn baik sekali dengan luas' marketisation 'masyarakat sipil.
Berdasarkan teks yang belajar di sini, elektronik administrasi nampaknya memperkuat atau memperbaiki neo-liberal praktek pemerintahan menantang daripada mereka. Pasti ada kemungkinan untuk melihat reservasi pemerintah tentang otonomi daerah sebagai langkah lain dalam arah ini. Namun saya memilih untuk melihatnya sebagai wacana perlawanan - perlawanan terhadap apa yang dirasakan akan dikontrol operasional TI-ubah. Pemahaman tentang administrasi elektronik ditunjukkan dalam teks dianalisis di sini adalah di jantung suatu hal pelayanan publik dan pembangunan instrumental operasional. Dengan kata lain, praktik ini tdk dapat dilihat dalam terang yang lebih umum marketisation masyarakat sipil. NPM adalah salah satu unsur dalam marketisation, dan pengenalan elektronik administrasi konsisten dengan ambisi-ambisi. Satu-satunya nyata perlawanan, atau melompat-lompat, ditemukan dalam kekhawatiran bahwa teknologi akan kontrol politik pembangunan, dan bukan sebaliknya. Teks elektronik pada administrasi sering kekurangan badan, dan dengan seseorang yang dapat dilaksanakan ke rekening.
-Saran
Keberadaan E-government di Indonesia sudah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Hanya perlu pengembangan - pengembangan lagi untuk lebih menyempurnakannya dan perbanyak sumber daya manusia yang berpotensial dalam menunjang pelaksanaan E-government itu sendiri, serta sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat mengenai keberadaan E-government dan penjelasan mengenai E-government itu sendiri.
Referensi
http://makmunmap.blogspot.com/
http://blog.unila.ac.id/
http://www.blogster.com/
http://ndie007.multiply.com/
http://www.cirebonkota.go.id/
http://www.unisosdem.org/
6 Strategi Menuju E-Government
Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-government tidak bisa dipungkiri adalah angin bagus bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan. Seperti apa strategi pengembangan E-goverment?
Dalam lampiran Inpres E-goverment, dipaparkan enam strategi yang disusun pemerintah dalam mencapai tujuan strategis e-government. Antara lain:
Strategi pertama adalah mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah.
Strategi kedua adalah menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.
Strategi ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah pengembangan jaringan intra pemerintah.
Strategi keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government. Itu berarti, pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah.
Strategi kelima adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat. Strategi keenam adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur Dalam pengembangan e-government, dapat dilaksanakan dengan epat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.
Inpres itu akan menunjuk Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) sebagai koordinator penerapan e-government di Indonesia. Menurut Menkominfo, Syamsul Muarif, masing-masing lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah, akan membuat titik-titik sistem informasi secara mandiri. "Pemerintah ingin membangun sebuah masyarakat berbasis pengetahuan," kata Sekretaris Menkominfo, JB Kristiadi. Bisakah?
------------------
sumber : detikcom
Dalam lampiran Inpres E-goverment, dipaparkan enam strategi yang disusun pemerintah dalam mencapai tujuan strategis e-government. Antara lain:
Strategi pertama adalah mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah.
Strategi kedua adalah menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.
Strategi ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah pengembangan jaringan intra pemerintah.
Strategi keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government. Itu berarti, pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah.
Strategi kelima adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat. Strategi keenam adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur Dalam pengembangan e-government, dapat dilaksanakan dengan epat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.
Inpres itu akan menunjuk Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) sebagai koordinator penerapan e-government di Indonesia. Menurut Menkominfo, Syamsul Muarif, masing-masing lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah, akan membuat titik-titik sistem informasi secara mandiri. "Pemerintah ingin membangun sebuah masyarakat berbasis pengetahuan," kata Sekretaris Menkominfo, JB Kristiadi. Bisakah?
------------------
sumber : detikcom
